Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menerima audiensi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari di ruang kerja Wali Kota Kendari, Senin (11/5/2026). Audiensi tersebut di terima langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM. Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis Kementerian ATR/BPN yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Kendari, termasuk percepatan sertifikasi tanah dan pengamanan aset daerah.

Kepala BPN Kota Kendari, Ahmad Fatoni mengatakan, kunjungan tersebut merupakan audiensi perdana bersama Wali Kota Kendari guna membangun sinergi antara ATR/BPN dan Pemkot Kendari.

“Terkait kunjungan perdana kami ke Ibu Wali Kota, yang pertama membahas sejumlah program dari Kementerian ATR/BPN yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kendari. Nantinya ada banyak kegiatan yang seluruhnya bertujuan mendukung pendapatan Pemerintah Kota Kendari,” ujarnya. Selain itu, BPN Kota Kendari juga mendorong percepatan penyelesaian sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Kendari. Menurut Ahmad Fatoni, terdapat lebih dari 500 aset yang menjadi target penyelesaian pada tahun ini.

“Kita bekerja sama terkait aset. Aset Kota Kendari kita usahakan, mungkin dari target yang tadi disampaikan bersama Ibu Wali Kota ada 500 lebih, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai semua terkait aset Pemda, sehingga menjadi aset yang bermanfaat bagi Kota Kendari,” tambahnya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Wali Kota Kendari terhadap berbagai program pertanahan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN.

“Ibu Wali sangat mendukung program-program ini. Kami juga sering berkomunikasi dan diharapkan koordinasi serta kolaborasi antara Pemkot Kendari dan Kantor Pertanahan Kota Kendari semakin kuat agar permasalahan pertanahan bisa cepat terselesaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti mengungkapkan, terdapat sembilan program dari Kementerian ATR/BPN yang seluruhnya mendapat respons positif dari Wali Kota Kendari.

“Jadi ada sembilan program yang ditawarkan oleh Kementerian ATR. Ditindaklanjuti oleh Kepala BPN untuk bertemu Ibu Wali Kota. Dan sembilan program ini seluruhnya direspons oleh Ibu Wali Kota untuk diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu program prioritas yakni percepatan pensertifikatan tanah dan konsolidasi tanah yang dinilai penting dalam mendukung penataan wilayah serta pengamanan aset pemerintah daerah.

“Untuk pengamanan aset kita butuh sertifikat. Jadi bukan hanya pengamanan secara fisik, tetapi juga pengamanan secara administrasi maupun hukum,” pungkasnya.