Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi Status Tanggap Bencana dan Urgensi Strategi Penanganan Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Kendari pada Mei 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, diikuti Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Selatan unsur Forkopimda, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS), serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Senin (19/5/2026), membahas langkah terpadu percepatan penanganan banjir, normalisasi sungai, perbaikan drainase, hingga penanganan infrastruktur terdampak.

Dalam pemaparan laporan situasi bencana, Wali Kota Kendari dr.Hj.Siska Karina Imran, SKM., menjelaskan bahwa, hujan ekstrem yang mengguyur Kota Kendari sejak 9 Mei 2026 menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, khususnya di daerah aliran Sungai Wanggu dan Amohalo. Sistem drainase perkotaan yang belum optimal menyebabkan luapan air merendam permukiman warga serta lahan pertanian.

Berdasarkan data BPBD Kota Kendari per 18 Mei 2026, sebanyak 9 kecamatan dan 24 kelurahan terdampak banjir. Tercatat sebanyak 1.901 Kepala Keluarga atau 7.308 jiwa terdampak bencana tersebut.

Selain permukiman warga, banjir juga merendam sekitar 100 hektare lahan persawahan di Amohalo, Kelurahan Baruga. Sejumlah akses jalan dan jembatan turut terdampak, di antaranya ruas Jalan Depan Kompleks Perumahan Palm Mas Kelurahan Wundudopi, Jalan HEA Mokodompit, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Brigjen M. Yoenoes dan beberapa titik di kawasan By Pass Kendari.

Wali Kota Kendari dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penanganan banjir, terutama terkait normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pengerukan sedimentasi, serta pembenahan drainase perkotaan.

“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota. Dibutuhkan kolaborasi bersama pemerintah pusat melalui BWS dan BBPJN serta dukungan pemerintah provinsi agar langkah penanganan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, pihak BWS memaparkan sejumlah rencana aksi terpadu penanganan banjir yang terbagi dalam beberapa tahapan, di antaranya normalisasi Sungai Wanggu, pembangunan inlet dan pompanisasi, normalisasi Kali Kadia, hingga penanganan muara Sungai Wanggu.

BBPJN juga menyatakan kesiapan mendukung penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak banjir guna memastikan konektivitas masyarakat tetap berjalan.

Selain pembahasan teknis penanganan, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Hingga 18 Mei 2026, Pemerintah Kota Kendari bersama Dinas Sosial telah menyalurkan sebanyak 11.781 kilogram beras kepada warga terdampak di sejumlah kecamatan dan kelurahan.

Forkopimda bersama jajaran TNI-Polri juga terus melakukan pemantauan lapangan, membantu evakuasi warga, serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar di titik-titik terdampak banjir.

Pemerintah Kota Kendari berharap melalui rapat koordinasi ini, penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, dan berkelanjutan guna meminimalisir dampak bencana di masa mendatang.